Supriyadi: Para Pemuka Agama Berperan Serta Menjaga Keutuhan Negara
Jakarta (Bimas Buddha) ----------- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi membuka kegiatan Fasilitasi Moderasi Lembaga Keagamaan Buddha Tingkat Pusat, pada Rabu (10/05/2023).
Kegiatan menghadirkan perwakilan para anggota Sangha diantaranya Sangha Agung Indonesia (SAGIN), Sangha Theravada Indonesia (STI), Sangha Mahayana Indonesia (SMI), Sangha Mahayana Tanah Suci Indonesia, Sangha Dhammaduta Indonesia (SDDI), Sangha Theravada Dhammayut Indonesia (STDI), Sangha Bhikkhuni Theravada Indonesia, Sangha Majelis Agama Buddha Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan Indonesia, Mahanikaya Indonesia, Sangha Tantrayana Vajrayana, Athasilani Theravada Indonesia (ASTINDA).
Melalui kesempatannya Dirjen menyampaikan pesan Menteri Agama menjelang tahun politik tahun 2024 yakni kita berkewajiban untuk menjadi warga negara yang baik, para pemuka agama berperan serta menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan pemerintah Indonesia, dan tidak memanfaatkan para tokoh dalam kepentingan politik praktis.
Supriyadi juga mengutarakan gambaran secara umum data Rumah Ibadah Agama Buddha (RIAB) yang ada hampir 5000 namun yang terdaftar pada SIORI Buddha masih jauh dari jumlah tersebut.
Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa Data Organisasi Kegamaan Buddha yang terdiri dari organisasi Sangha, organisasi majelis, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi profesi, dan organisasi mahasiswa yang berjumlah ratusan tersebar di pusat dan daerah yang secara data cenderung naik. Sedangkan umat Buddha menurut sumber yang diambil dari Dukcapil Kemendagri, data umat Buddha dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan.
"Perlu adanya kolaborasi antar majelis atau organisasi keagamaan Buddha dan kami perlu masukan dari berbagai wadah yang ada. Bagaimana kita menyikapi problem yang ada pada umat Buddha sendiri, kita perlu menyepakati norma bersama walau dengan tradisi yang berbeda, sehingga diharapkan umat Buddha tidak semakin menurun" tegasnya.
Sementara Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Nyoman Suriadarma mengajak umat Buddha yang berbeda organisasi saling mengunjungi, untuk saling mengenal, sehingga tidak ada sekat-sekat sesama umat Buddha.
Dalam kesempatannya dilakukan sesi diskusi dan penyampaian berbagai kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Bimas Buddha maupun para anggota Sangha yang hadir terkait aplikasi SIORI maupun faktor-faktor penyebab umat Buddha yang semakin menurun.
Dalam kesempatan diskusi Bhikkhu Subhapanno Mahathera menyebut bahwa secara tidak langsung permasalahan Ditjen Bimas Buddha adalah permasalahan kita semua dan permasalahan kita semua adalah permasalahan Ditjen Bimas Buddha. Pertemuan saat ini bukan sekedar silaturahmi, saling mengenal, tetapi sebagai fasilitas untuk membahas terkait masalah yang terjadi secara spesifik atau memberikan satu solusi.
Sementara Bhikkhu Dhammavuddho menyampaikan bahwa umat Buddha sangat minim menjadi ASN, TNI, POLRI dan dibidang politik, sehingga keterwakilan umat Buddha di pemerintahan selain Bimas Buddha dan juga keterwakilan di bidang politik sangat kurang.
Bhikkhu Tejavaro berpandangan penurunan umat selain faktor perkawinan dan pendidikan juga terjadi karena sedikitnya atau jarangnya pembinaan umat. “Selain itu, terjadi perselisihan atau konflik di dalam wihara, Yayasan dan kepengurusan,” lanjutnya.
