Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946 tidak dengan serta merta disertai dengan tersedianya unit pelayanan bagi pemeluk agama non Muslim di dalam struktur Departemen Agama. Pembentukkan unit pelayanan bagi pemeluk agama non muslim baru dapat terpenuhi setelah melalui proses yang cukup panjang. Kesemuanya itu dilakukan atas dasar kesetaraan hak dan kedudukan sebagai sesama pemeluk agama, sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Demikian pula umat Buddha senantiasa terus bekerja keras mengoptimalkan segala potensinya untuk mendapatkan kesetaraan hak dan kedudukan tersebut.
Kemenag Raih Penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024
Sesditjen Bimas Buddha Ingatkan Pentingnya Kesiapan Data Dukung untuk Optimalisasi Anggaran 2025
Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis: Langkah Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci
di antara orang-orang yang membenci, di antara
orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci.