Sejarah BIMAS Buddha

Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946 tidak dengan serta merta disertai dengan tersedianya unit pelayanan bagi pemeluk agama non Muslim di dalam struktur Departemen Agama. Pembentukkan unit pelayanan bagi pemeluk agama non muslim baru dapat terpenuhi setelah melalui proses yang cukup panjang. Kesemuanya itu dilakukan atas dasar kesetaraan hak dan kedudukan sebagai sesama pemeluk agama, sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Demikian pula umat Buddha senantiasa terus bekerja keras mengoptimalkan segala potensinya untuk mendapatkan kesetaraan hak dan kedudukan tersebut.

Harapan umat Buddha agar di Departemen Agama RI dapat memiliki Direktorat Jenderal sendiri sudah dimulai sejak diselenggarakannya Kongres Pertama Umat Buddha di Indonesia pada tahun 1979 di Yogyakarta. Harapan-harapan para tokoh-tokoh umat Buddha saat itu begitu membahana di ruang sidang paripurna Kongres Pertama Umat Buddha tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh umat Buddha untuk mewujudkan harapan itu, hingga akhirnya pada tahun 2006 harapan tersebut terwujud dengan terbentuknya satuan kerja yang melayani masyarakat Buddha dengan nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

DRS. OKA DIPUTRA

Patut dicatat dalam sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Bimas Buddha di Departemen Agama RI atas peranan seorang tokoh Buddhis, yakni Drs. Oka Diputhera, yang memiliki nama Lengkap I Gusti Ngurah Oka Diputhera. Beliau dilahirkan di Jembrana, Bali pada 17 Agustus 1934 dan memiliki nama Buddhis Dharmesvara.

Perjuangan Drs. Oka Diputhera dimulai sejak tahun 1958 bersama dengan tokoh-tokoh umat Hindu Bali yang mengharapkan agar dapat dibentuk perwakilan bagi umat Hindu dan Buddha di Departemen Agama RI. Pada tanggal 1 Januari 1959 Bapak Drs. Oka Diputhera diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama, sejak itu bersama-sama dengan dua orang tokoh umat Hindu Bali lainnya yaitu Anak Agung Gde Raka dan I Nyoman Kanjeng, mempersiapkan pembentukan Bagian Urusan Hindu Bali di Departemen Agama.

Pada tahun 1960 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 40 Tahun 1960 tentang Pembentukan Bagian Urusan Hindu Bali di Departemen Agama Pusat dengan kepengurusan Kepala Bagian Bapak Agung Gde Raka, Sekretaris adalah Bapak I Nyoman Kanjeng dan Stafnya adalah I Gusti Ngurah Oka Diputhera yang berkantor di Gedung Kuning jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Berselang tiga tahun kemudian dikeluarkan kembali KMA Nomor 47 Tahun 1963, Bagian Urusan Hindu Bali ditingkatkan menjadi Biro Urusan Hindu Bali. Kemudian pada tahun 1966 dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 170 Tahun 1966, Biro Urusan Hindu Bali ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Buddha, dan diikuti dengan perpindahan kantor ke Jl. MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta. Sedangkan susunan organisasinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 1967.

Pada tahun 1969 dikeluarkan kembali KEPPRES RI Nomor 39 Tahun 1968, Direktorat Jenderal Bimas Beragama Hindu Bali dan Buddha berubah menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, yang disertai dengan pengembangan struktur meliputi: Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Direktorat Urusan Agama Hindu dan Buddha.

Semenjak Drs. Oka Diputhera menjadi Pegawai Departemen Agama RI, beliau juga aktif sebagai dharma duta yang berceramah di Vihara-Vihara dan bersama-sama dengan para Bhikkhu serta tokoh agama Buddha lainnya turut mengembangkan Agama Buddha di seluruh Indonesia. Di samping itu beliau juga aktif di berbagai organisasi umat Buddha saat itu. Pada tahun 1979 Drs. Oka Diputhera bersama-sama dengan tokoh agama Buddha menggagas kegiatan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 1979 di Jakarta. Dalam lokakarya ini semua Majelis-Majelis Agama Buddha menyampaikan makalah mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hasil lokakarya ini menjadi jelas bahwa dengan landasan konsesus bersama mengenai "Kriteria Agama Buddha" benar-benar akan dapat diwujudkan adanya kerukunan intern umat beragama Buddha.

Pada tanggal 7-9 Mei 1979 di Yogyakarta berlangsung Kongres Umat Buddha yang antara lain melahirkan Ikrar Umat Buddha Indonesia, Kode Etik Umat Buddha Indonesia, dan wadah tunggal Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) selain itu juga dibahas mengenai usulan tokoh-tokoh umat Buddha untuk memiliki Direktorat Jenderal Bimas Buddha di Departemen Agama R.I., atau setidaknya dapat terbentuk Direktorat Urusan Agama Buddha.

Atas perjuangan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di bawah kepemimpinan Bapak Soemantri MS dan Seno Soenoto, Direktorat Urusan Agama Buddha terbentuk. Saat itu Departemen Agama dibawah kepemimpinan Bapak Alamsyah Ratu Prawiranegara sebagai Menteri Agama RI. Pengembangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 1980, di mana dalam Keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha mengalami perubahan struktur menjadi dua Direktorat yaitu Direktorat Urusan Agama Hindu dan Direktorat Urusan Agama Buddha.

Pada tanggal 16 Desember 1980 dilaksanakan pelantikan Drs. Oka Diputhera sebagai Direktur Urusan Agama Buddha oleh Menteri Agama RI., H. Alamsyah Ratu Prawiranegara. Saat pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Direktur Urusan Agama Buddha Drs. Oka Diputhera didampingi oleh Bhikkhu Ashin Jinarakkhita dan dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Buddha seperti Bhikkhu Girirakkhito, Kol. Soemantri MS, Seno Soenoto, Karuna Atmaja, dll.

Keharuan tokoh-tokoh umat Buddha yang hadir dalam pelantikan tersebut tampak terpancar di wajah mereka. Karena mereka menyaksikan jerih payahnya telah menuai hasil dengan dilantiknya Direktur Urusan Agama Buddha Pertama sebagai hasil perjuangan umat Buddha melalui wadah Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Sejak dilantik pada tanggal 16 Desember 1980 hingga akhir jabatan beliau pada tahun 1990, Drs. Oka Diputhera dengan gigih bekerja siang dan malam baik di kantor maupun di rumah kediaman beliau di Komplek Perumahan Departemen Agama Kedoya Jl. Palapa 1 No. 11 Kebon Jeruk -Jakarta Barat. Drs. Oka Diputhera telah meletakkan dasar kepemimpinan dengan tipe pekerja yang handal bagi karyawannya.

Di sela-sela waktu istirahat pun di rumah pribadinya, beliau selalu berhadapan dengan sebuah mesin ketik untuk menuangkan ide-ide beliau dalam sebuah tulisan. Melalui tangan dan pemikiran beliaulah Pembabaran Dharma melalui Media Elektronik seperti Mimbar Agama Buddha di RRI dan TVRI secara rutin dapat ditayangkan dan dinikmati oleh seluruh umat Buddha di Nusantara.

Selain itu beliau juga gigih dalam memperjuangkan mutu pendidikan agama Buddha di sekolah-sekolah, beliau juga merupakan pendiri dari Sekolah Pendidikan Guru Agama Buddha yaitu PGA Buddha Mpu Tantular di Banyumas Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Bapak Cipto Wardoyo, dan PGA Buddha Smaratungga di Ampel Boyolali dibawah kepemimpinan Bapak Sutomo, BA. Karena Pendidikan Agama Buddha begitu penting dan tenaga pendidik yang sangat kurang saat itu, Bapak Drs. Oka Diputhera mempelopori diadakannya program Esktraning Guru Agama Buddha. Sehingga melalui Program ini dan melalui 2 (dua) buah PGA Buddha, Guru Agama Buddha dapat menyebar ke seluruh pelosok tanah air seperti sekarang ini.

Di bidang Pendidikan Tinggi Bapak Drs. Oka Diputhera juga membidani lahirnya beberapa perguruan tinggi Agama Buddha seperti Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Jakarta dibawah kepemimpinan Bapak Mulyadi Wahyono, SH, Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Mpu Tantular Banyumas Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Bapak Cipto Wardoyo, Institut Ilmu Agama Buddha (IIAB) Smaratungga Ampel Boyolali dibawah pimpinan Ibu Dr. Parwati Soepangat, MA dan Institut Buddha Dharma Indonesia (IBDI) Medan dibawah pimpinan Bapak Harsa Swabodhi, MA. Atas prakarsa Bapak Drs. Oka Diputhera sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, keempat pendidikan tinggi ini bersatu untuk menggagas Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Perguruan Tinggi Agama Buddha di wisma YPI Ciawi Bogor pada tahun 1990 sehingga ada kesamaan pengajaran dan lulusannya dapat diakui.

Di era kepemimpinan Bapak Oka Diputhera, sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, bidang pembangunan Sarana dan prasarana, juga sangat menakjubkan, dengan banyaknya diresmikan Vihara-Vihara di seluruh pelosok tanah air. Bapak Oka Diputhera juga membidani dibangunnya Vihara "Bhakti Pramuka" termegah di komplek peribadatan Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur.Setelah Bapak Drs. Oka Diputhera menjabat Direktur Urusan Agama Buddha kurang lebih selama 11 Tahun, kemudian beliau digantikan oleh Letkol Pol. Drs. Budi Setiawan, seorang perwira polisi aktif yang mendapatkan tugas kekaryaan.

Bapak Drs. Budi Setiawan dilantik sebagai Direktur Urusan Agama Buddha pada tahun 1991. Bapak Drs. Budi Setiawan dilahirkan di Sumpiuh, Banyumas pada tanggal 7 September 1949. dari Ayah bernama M. Wiryo Supadmo (Alm) dan Ibu bernama Tursia (Alm), Istri beliau bernama Drg. Arwita Mulyawati dan memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri yaitu : Indra Budi Sumantoro, Aman Budi Manduro dan Tri Budi Ambarwati. Beliau meniti karir di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1969, dan sebelumnya juga pernah mengajar di Sekolah Buddhis Sila Paramita Jakarta Timur.

Beliau menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha mulai tahun 1991 -1999. Selama 8 (delapan) tahun Drs. Budi Setiawan menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, beliau telah memberikan semangat baru dan menerapkan kepemimpinan yang memiliki disiplin tinggi bagi karyawannya. Sesanti beliau dalam kepemimpinan adalah "Kudu Biso Sung Tulodo" yang berarti harus bisa menjadi suri tauladan. Hal ini merupakan komitmen beliau dan sangat beliau terapkan. Selama menjadi Direktur Urusan Agama Buddha beliau menjadi contoh yang sangat baik bukan saja di kalangan Direktorat Urusan Agama Buddha tetapi lebih dari itu di Jajaran Departemen Agama khususnya. Setiap Perayaan Hari Amal Bhakti Departemen Agama beliau selalu didaulat oleh Menteri Agama sebagai Komandan Upacara, dan setiap acara Hari Amal Bhakti pula beliau senantiasa menggunakan korp musik untuk mengiringi jalannya upacara agar lebih sakral dan berwibawa seiring dengan ruh kepemimpinan yang beliau terapkan.

Melalui kepemimpinan beliau, karyawan dididik dan dilatih untuk mengetahui secara detail tugas dan tanggung jawabnya sebagai Abdi Masyarakat, Abdi Negara dan sebagai Hamba Tuhan yang tidak boleh ditinggalkan satu sama yang lainnya. Beliau juga mengajarkan karyawannya untuk loyal, pandai, memiliki integritas tinggi, mempunyai taktik dan strategi yangmatang dalam menangani berbagai masalah yang timbul di kalangan umat Buddha.

Letkol Drs. Budi Setiawan

Di era kepemimpinan Drs. Budi Setiawan, M.Sc sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, banyak karya nyata yang telah beliau lakukan antara lain di bidang pedidikan tinggi yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 1993 tanggal 15 Maret 1993 Tentang Ujian Negara Perguruan Tinggi Agama Buddha dan Nomor : 83 Tahun 1993 tanggal 15 Maret 1993 tentang Ijasah Strata Satu Pendidikan Tinggi Agama Buddha. Dengan dikeluarkannya 2 (dua) Keputusan Menteri Agama ini lulusan dari Perguruan Tinggi Buddha di Indonesia dapat diakui Ijazahnya oleh Pemerintah R.I. Di bidang sarana peribadatan juga banyak berdiri dan diresmikannya vihara-vihara di seluruh pelosok tanah air.

Bapak Drs. Budi Setiawan,M.Sc mempunyai tokoh idola dalam dunia pewayangan yaitu Adipati Karna, sebagai seorang ksatria yang sangat setia kepada Negara dan Bangsanya serta menjunjung tinggi martabat orang tua, sungguhpun ia harus berhadapan dengan saudaranya sendiri di medan pertempuran, namun ia tetap "satya tuhu" membela tanah airnya, Karna adalah sosok ksatria sejati yang sangat menjunjung tinggi etika berbudi bawalaksana yakni bersatunya perkataan dan perbuatan (tepat janji).

Cornelis Wowor, MA

Pada tahun 1999 Bapak Drs. Budi Setiawan, M.Sc ditarik kembali ke kesatuannya di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan ditugaskan sebagai WAKAPOLDA Kalimantan Timur, kemudian menjabat sebagai KADISKOMLEK di Mabes Polri, selanjutnya menduduki jabatan sebagai KAPOLDA Bali serta terakhir sebagai KASESPIMPOL di Lembang Bandung, pengganti beliau sebagai Direktur Urusan Agama Buddha adalah Bapak Cornelis Wowor, MA.

Bapak Cornelis Wowor, MA sudah sangat dikenal di kalangan Agama Buddha, karena beliau adalah mantan seorang bhikkhu yang juga banyak mengisi sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Cornelis Wowor, MA dilahirkan di Tomohon Sulawesi Utara pada tanggal 5 Desember 1948, beliau adalah anak seorang Purnawirawan ABRI yaitu Alm. Alexander Wowor dan ibunya bernama Alm. Emma Pangemanan. Beliau pernah menjalani kehidupan sebagai seorang bhikkhu dari tahun 1972 -1980 dengan nama Bhikhu Agabbalo. Selepas menjalani kehidupan kebhikkhuan Cornelis Wowor, MA menikah pada tanggal pada tanggal 2 Januari 1981 dengan Lila Dewi Limartha dan dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Vijjayano dan Ariyamano.

Bapak Cornelis Wowor, MA meniti karir di Direktorat Urusan Agama Buddha Departemen Agama RI sejak tahun 1986 sebagai staf dan mulai menduduki Jabatan pada tahun 1988 sebagai Kepala Seksi Perumusan Bahan pada Subdit Penerangan Agama Buddha, Tanggal 10 Juni 1991 sebagai PJS. Kasubdit Penerangan Agama Buddha, dan tanggal 16 Juni 1995 menduduki jabatan Kasubdit Bina Sarana Agama Buddha, pada tanggal 26 Agustus 1999 sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Direktur Urusan Agama Buddha, setelah selama 6 bulan sebagai Pgs Direktur Urusan Agama Buddha. kemudian pada tanggal 16 Juni 1999 beliau dilantik menjadi Direktur Urusan Agama Buddha.

Karya nyata Cornelis Wowor, MA khususnya di bidang penerangan Dharma sangatlah banyak. Beliau disamping sebagai penulis buku-buku agama Buddha juga dikenal sebagai Penceramah Dharma atau Dharmaduta yang pandai dan cerdas.Di era kepemimpinan beliau sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, berhasil didirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Malang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra Kopeng Semarang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Maha Prajna Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang - Banten yang akhirnya dapat menjadi satu-satunya STAB Negeri di Indonesia saat ini.

Selain itu keberhasilan perjuangan umat Buddha untuk memiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Departemen Agama RI. juga terwujud di era kepemimpinan Bapak Cornelis Wowor, MA. sebagai Direktur Urusan Agama Buddha.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Sejalan dengan perjuangan Reformasi di semua sektor, perjuangan umat Buddha dalam menuntut adanya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Departemen Agama RI. Juga terus disuarakan di kalangan umat Buddha melalui berbagai organisasi keagamaan Buddha, baik yang tergabung dalam Sangha dan Majelis-Majelis Agama Buddha maupun lembaga-lembaga keagamaan Buddha seperti WALUBI, KASI, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kewanitaan Buddhis dan organisasi Buddhis lainnya.

Pada tahun 2005 Perjuangan Umat Buddha untuk memiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Departemen Agama RI, terwujud dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI, yang memuat adanya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di lingkungan Departemen Agama RI.

Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dibentuk susunan organisasi sebagai berikut: Sekretariat Direktorat Jenderal Bimas Buddha dan Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha yang masing-masing dikepalai oleh Pejabat Eselon 2 (dua).

Pada tanggal 3 Februari 2006 dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Buddha oleh Menteri Agama RI. Muhammad Maftuh Basuni, yaitu masing masing Bapak Cornelis Wowor MA, menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Bimas Buddha, dan Bapak Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, M.Si, M.Pd menjabat sebagai Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

Setelah melalui masa penantian yang begitu lama, umat Buddha di seluruh Indonesia masih berharap-harap cemas tentang siapakah orang yang akan menduduki jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Departemen Agama RI untuk yang pertama kalinya. Harapan itu semakin mencemaskan ketika Menteri Agama RI. Bapak Muhammad Maftuh Basuni melantik beberapa orang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Agama, namun Dirjen Bimas Buddha belum dapat dilantik.

Akhirnya harapan dan impian umat Buddha dapat terwujud, setelah pada tanggal 13 September 2006 Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basuni melantik Bapak Drs. Budi Setiawan, M.Sc sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang pertama. Dilantiknya Bapak Drs. Budi Setiawan, M.Sc sebagai Dirjen Bimas Buddha pertama mengingatkan ucapan beliau diakhir jabatannya sebagai Direktur Urusan Agama Buddha tahun 1998, beliau pernah mengatakan kepada karyawannya, bahwa beliau akan come back (kembali) ke Departemen Agama setelah Ditjen Bimas Buddha terbentuk.

Mengingat sosok tokoh pewayangan Adipati Karna yang sangat diidolakan oleh beliau yang satya tuhu (tepat janji) dalam membela Bangsa dan Negaranya, demikian pula Bapak Drs. Budi Setiawan, M.Sc, yang satya tuhu menepati janjinya untuk kembali Ke Departemen Agama RI menjadi Dirjen Bimas Buddha pertama.