Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946 tidak dengan serta merta disertai dengan tersedianya unit pelayanan bagi pemeluk agama non Muslim di dalam struktur Departemen Agama. Pembentukkan unit pelayanan bagi pemeluk agama non muslim baru dapat terpenuhi setelah melalui proses yang cukup panjang. Kesemuanya itu dilakukan atas dasar kesetaraan hak dan kedudukan sebagai sesama pemeluk agama, sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Demikian pula umat Buddha senantiasa terus bekerja keras mengoptimalkan segala potensinya untuk mendapatkan kesetaraan hak dan kedudukan tersebut.
Lantik Perencana Ahli Madya, Dirjen Bimas Buddha Tekankan Kualitas Perencanaan dan Anggaran
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Wamenag Gelorakan Semangat Persatuan
Pidato di Assisi, Gagasan Diplomasi Agama Menag Didukung Pemimpin Agama Dunia
Website Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.
© 2021–2026 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha – Kementerian Agama Republik Indonesia
