Jakarta (Humas Buddha) -------------- Tim Pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur melakukan audensi dengan Menteri Agama Yaqul Kholil Qoumas, Rabu (12/01).
Audensi dilakukan untuk melaporkan terkait nota kesepakatan antara Menteri Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Tim Pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur, Agus Wijaya melaporkan bahwa kami sudah melakukan koordinasi dan rapat rapat terkait pembuatan nota kesepakatan dengan kementerian terkait.
“Tim sudah melakan rapat dan koordinasi baik dengan internal Bimas Hindu dan Buddha serta melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Dan hasil dari nota kesepakatan hanya di ijinkan untuk satu tahun dan kedepannya bisa diperpanjang,"jelasnya.
Menteri Agama (Yaqul Kholil Qoumas) meyampaikan, “Alhamdulilhah saya lega, Upaya yang kita lakukan hampir satu tahun ini mulai terlihat titik teranganya”, ungkapnya.
Lebih lanjut Menag menambahkan ”Apa yang kita lakukan saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kalau ternyata ini belum menjawab kebutuhan umat, kita harus cari lagi, komitmen kita agar umat dapat nyaman dalam mejalankan agamanya, tambahnya.
Menag mengharapkan “Agar nota kesepakatan untuk di tandatangani dengan 4 Kementerian dan 2 pemerintah provinsi harus dilakukan koordinasi mumpung belum banyak kegiatan bisa dilakukan secara daring maupun luring, “ tambahnya
Agus Wijaya menyampaikan bila nota kesepakatan ini sudah dapat ditandatangani tepat waktu, pada awal Maret 2022 sudah dapat di gunakan untuk melaksanakan peribadatan hari Nyepi di Candi Prambanan.
Hal senada di sampaikan Plt. Dirjen Bimas Buddha Nyoman Suriadarma bahwa bulan Mei umat Buddha akan merayakan hari raya Waisak, dan banyak kegiatan di sana termasuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung moderasi beragama.