Jakarta (Bimas Buddha) ------------ Mengawali tahun 2023 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi pimpin rapat pelaksanaan anggaran secara hybrid.
Menurut Supriyadi pertemuan yang singkat kali ini akan kita lakukan sebagai upaya untuk berpikir keras secara kreatif dan inovatif mengoptimalkan anggaran yang ada agar kita bisa mencapai target anggaran sebaik-baiknya sesuai target yang ada di Renstra.
“Hal yang penting kita lakukan adalah mencermati agar target realisasi juga berbanding lurus dengan dampak yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kita semua agar kembali kepada tugas kita sebagai pelayan masyarakat sehingga apa yang kita kerjakan nanti bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Dirjen di Jakarta, Rabu (5/01/2022).
“Kepada para pengelola anggaran agar mencermati kembali dokumen anggaran yang ada yaitu melihat dan merencanakan pelaksana anggaran sampai semester 1 sejumlah 70% realisasinya. Dalam hal pelaksanaan anggaran maka yang perlu kita sepekati bersama adalah bahwa pelaksanaan anggaran ini dalam satu kendali dari pusat, artinya pusat akan mengontrol ketercapaian target lewat teknologi informasi yang ada,” lanjutnya.
Sehubungan tahun 2023 yang telah diindikasikan sebagai tahun ketidakpastian dimana situasi politik global maupun regional Dirjen kembali mengingatkan pesan dan arahan Menteria Agama bahwa ASN kemenag tidak diijinkan dan tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik praktis. Netralitas ASN tetap dijaga dan berharap agar seluruh ASN Ditjen Bimas Buddha agar menjaga rumah ibadah atau lembaga agama tidak dimanfaatkan dan tidak disusupi oleh pemanfaatan oknum tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas atau kewajiban sebagai ASN.
Untuk mengoptimalkan sarana pelayanan kepada masyarakat Supriyadi menghimbau untuk setiap jajaran ASN dapat memanfaatkan Aplikasi Pusaka Superapps dan berkewajiban untuk mengisi dalam penyempurnaan dari konten superapps ini.
“Apa yang kita kerjakan wajib menyuarakan di media sosial melalui informasi yang positif, menarik dan informatif serta menjadi baik bagi institusi maupun personal agar informasi Agama Buddha dapat diakses oleh semua orang,” jelas Dirjen.
Saya menggarisbawahi arahan bapak menag bahwa agar gerbong dapat berjalan dengan baik maka kita menjadi penumpang yang baik, tentu kita mematuhi peraturan yang ada.
Di akhir sambutan kepada peserta rapat Supriyadi berharap untuk tidak ada lagi upaya-upaya atau pikiran yang kurang baik, kita semua ini menunaikan dan menjalankan tugas yang kita emban, bekerja tidak melampaui kewenangan kita. Apa yang kita kerjakan harus dikoordinasikan karena kita tidak punya hak kewenangan untuk memutuskan secara sepihak. Dengan demikian seluruh kewenangan, kebijakan dan pelayanan dapat dikoordinasikan dengan baik.
Rapat diikuti oleh Pejabat Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Buddha, Pembimas Buddha, Kasi Penyelenggara Buddha.