Bimas Buddha dan Majelis Keagamaan Buddha Indonesia Satukan Langkah dalam Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan
Jakarta (Bimas Buddha) ----------- Bimas Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia bersinergi dalam menyuarakan kedamaian melalui Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan, digelar di Gedung Kementerian Agama, pada Jumat (19/7/2024).
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menegaskan bahwa pemetaan potensi konflik sangat penting dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik intern umat buddha atau antara umat buddha dengan umat pemeluk agama lainnya.
Supriyadi juga menuturkan, untuk menanggulangi potensi konflik yang mungkin ada di masyarakat perlu melakukan upaya strategis, yang terukur, agar dapat mencapai sasaran yang lebih luas, saling bekerjasama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.
“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan diantara kita. Kita semua punya tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan melayani umat,” ujarnya.
Bimas Buddha bekerja sama dengan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) akan berupaya dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).
Dirjen mengatakan DNFABB menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddhis ketika ada persoalan di masyarakat. Harapannya, ke depan melalui pelatihan relawan dan paralegal, atas kerjasama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.
“DNFABB ini kiranya dapat menjadi tempat atau menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk tetap bisa memberikan layanan literasi maupun layanan perlindungan kepada umat manakala terjadi persoalan di masyarakat yang outputnya nanti dapat berupa pelatihan relawan dan paralegal melalui kerjasama antara Ditjen Bimas Buddja dengan DN FABB atau antara Majelis Agama dengan DNFABB,” kata Dirjen.
Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu menyampaikan ada sistem peringatan dini untuk umat Buddha, melalui program Jaman Dharma atau jaring pengaman Dharma dan hal ini untuk bersama-sama mendapatkan dukungan dari kita semua.
Kevin menambahkan untuk sistem peringatan dini ini sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 332 tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdemensi Keagamaan dan kita dari Dharmapala Nusantara, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal.
“Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada dilapangan,” sebutnya.
Tokoh Agama Buddha Sugiyanto, mengajak semua pihak yang konsen pada advokasi dan penghormatan kepada agama Buddha, kami perlu dukungan dan kebersamaan kita.
Pembahasan Strategi Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan dihadiri oleh 50 peserta, yakni para Ketua Majelis Keagamaan Buddha yang ada di Indonesia.
