Mukernas IV PERMABUDHI, Dirjen Bimas Buddha Soroti Peran Lembaga Keagamaan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Makassar (Bimas Buddha) --------- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi, menegaskan pentingnya peran lembaga keagamaan Buddha dalam menyongsong arah pembangunan nasional ke depan. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), yang berlangsung pada 27-29 Juni 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Mukernas IV PERMABUDHI mengusung tema “Sinergi Harmoni PERMABUDHI Peduli Bumi”, sebagai bentuk komitmen umat Buddha Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memperkuat sinergi dan persatuan umat.
Supriyadi mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan program pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan jangka menengah nasional (RPJMN). Oleh karena itu, lembaga keagamaan perlu segera mengambil peran aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kementerian Agama, khususnya Bimas Buddha, bersama lembaga keagamaan Buddha tentu juga harus melakukan upaya untuk turut merumuskan sebuah kebijakan kedepan agar kita juga bisa mewujudkan program jangka panjang kita sampai tahun 2045,” tegas Supriyadi.
Lebih lanjut, Supriyadi menyampaikan pentingnya penyusunan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan dan terukur, yang berpijak pada kekuatan internal serta peluang eksternal umat Buddha di Indonesia. Dirinya merinci beberapa arah kebijakan yang akan menjadi fokus pembangunan umat Buddha menuju Indonesia Emas 2045:
1. Peningkatan Kualitas SDM Umat Buddha
Melalui pengembangan pendidikan agama Buddha yang berdaya saing, penyelenggaraan pelatihan keterampilan, serta mendorong prestasi generasi Buddhis yang unggul dan berkarakter.
2. Penguatan Ekonomi Umat Buddha yang Mandiri dan Berdaya Saing
Dengan mendorong kewirausahaan melalui pelatihan ekonomi, membangun jejaring komunitas ekonomi antar umat yang saling mendukung, serta menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat buddha.
3. Pemahaman dan Praktik Dhamma dalam Kehidupan Sehari-hari
Melalui pemanfaatan situs keagamaan buddha dan fasilitas penggiat budaya serta memanfaatkan media digital untuk meningkatkan literasi agama buddha secara lebih luas dan inklusif.
4. Kepedulian Sosial dan Keharmonisan Antar Umat Beragama
Dengan menggalakan kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membangun umat buddha yang harmonis, toleran dan saling menghormati serta pemanfaatan rumah ibadah dan satuan Pendidikan sebagai pusat kehidupan sosial budaya dan ekoteologi.
Supriyadi menambahkan bahwa seluruh arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan dalam indikator-indikator yang jelas dan dapat diukur, agar setiap pihak baik pemerintah maupun organisasi keagamaan dapat menyusun rencana aksi yang terintegrasi dan saling mendukung.
Harapannya Mukernas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyusun sistem kerja bersama, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kontribusi umat Buddha dalam pembangunan bangsa.
