Langkah Efektif dan Efisien Jelang Penutupan Akhir Tahun, Bimas Buddha Gandeng KPPN Jakarta IV Bimtek LLAT 2026
Jakarta (Bimas Buddha) - Dalam rangka tertib pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN di akhir tahun, Ditjen Bimas Buddha menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2026 dengan menggandeng Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, Rabu (22/10/2026) secara hybrid.
Bimtek ini menghadirkan narasumber Siti Nur Azizah, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, memaparkan jadwal dan batasan-batasan krusial penutupan anggaran TA 2026 dengan didampingi Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) Yuharulia selaku moderator. Kegiatan bertujuan memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Buddha secara Nasional berhasil mempertahankan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode September 2026 dengan nilai 97,40 persen dengan kategori sangat baik.
KPPN juga menyampaikan sejumlah poin penting, meliputi strategi optimalisasi capaian IKPA, ketentuan pembayaran gaji induk Januari 2027, pengelolaan uang persediaan (UP/GUP/TUP), SPM akhir tahun serta evaluasi belanja kontraktual dan deviasi rencana penarikan dana (RPD).
Direktur Urusan Agama Buddha, Budi Sulistyo, menegaskan komitmen untuk menuntaskan penyerapan anggaran sesuai jadwal.
“Kita harus memastikan bahwa program-program kita terealisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pengelola keuangan wajib memahami rencana penarikan dana agar sesuai target RPD, dan setiap perbedaan sekecil apapun harus dikomunikasikan kepada pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan pengelola keuangan lainnya,” ujar Budi Sulistyo.
Direktur Urusan Agama Buddha juga menambahkan bahwa meski alokasi anggaran 2026 tidak terlalu besar, kedisiplinan dalam pelaksanaan sangat penting.
.jpeg)
“Pelaksanaan di akhir tahun mengharuskan kita memastikan ketersediaan anggaran, memahami rencana penarikan dana, dan menerapkan kedisiplinan agar seluruh anggaran dapat terealisasi sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Budi Sulistyo mengingatkan bahwa anggaran bukan sekadar angka administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Arahan Menteri Agama, anggaran yang kita laksanakan harus dirasakan oleh umat sehingga program yang berbasis anggaran berdampak bagi kemasyarakatan di seluruh wilayah NKRI ,” tutup Budi.
Kegiatan diwarnai sesi diskusi interaktif antar peserta dan narasumber, dalam kesempatan diskusi Siti Nur Azizah juga mengingatkan untuk pengajuan SPM sesuai prosedur SOP dan norma waktu yang telah ditentukan.
.jpeg)
“SPM diajukan di luar batas, akan mempengaruhi nilai IKPA," tegas Siti.
Selain itu, Siti juga menjelaskan SPM Akhir Tahun dengan BAST 19 hingga 31 Desember 2026 wajib diterima KPPN pada 23 Desember 2026.
“SPM untuk pembayaran retensi dapat diterbitkan tersendiri atau terpisah atau disatukan dengan pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik,” tutur Siti.
Dengan pembekalan LLAT 2026 ini, Ditjen Bimas Buddha dan KPPN Jakarta IV berharap penyerapan dan pelaporan anggaran dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai regulasi hingga akhir tahun.
Penulis: Vividha Jati Ariya Gotami
Foto: Wardiyanto
