Jelang HUT ke-81 RI, Pemerintah Perkuat Kelembagaan Pelayanan dan Pendidikan Buddha
JAKARTA (Bimas Buddha) — Pemerintah memperkuat kelembagaan pelayanan keagamaan dan pendidikan Buddha melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2026 tentang Pembentukan Institut Agama Buddha Negeri (IABN) Sriwijaya serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026 yang menggantikan PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Buddha, sekaligus memperkuat penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia.
Melalui Perpres Nomor 50 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pembentukan IABN Sriwijaya sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Sementara itu, melalui PMA Nomor 16 Tahun 2026, struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama kini diperkuat dengan dua direktorat, yakni Direktorat Urusan Agama Buddha dan Direktorat Pendidikan Buddha.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Organisasi Keagamaan Buddha yang digelar di Cetiya Jambhala Jaya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Direktur Jenderal Bimas Buddha Supriyadi mengatakan, penguatan struktur kelembagaan harus dimaknai sebagai bertambahnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Menurutnya, perubahan organisasi tidak semestinya hanya dilihat dari bertambahnya struktur maupun jabatan, tetapi dari semakin besarnya amanah yang harus dijalankan.
"Harapan saya, ke depan dengan bertambahnya struktur ini tidak kemudian dimaknai sebagai euforia tentang jabatannya. Tapi euforianya adalah euforia tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita ke depan harus semakin bisa memperkuat keyakinan umat Buddha, serta menjaga, memelihara atau menumbuhkan generasi penerus kita," tegas Supriyadi.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan juga perlu diikuti dengan kerja bersama untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan keagamaan dan pendidikan Buddha yang masih dihadapi di masyarakat.
"Kita semua berkomitmen bersama-sama dan saya berharap keberadaan organisasi yang ada akan bisa menjadikan kita untuk semakin memperkuat sinergi, menyamakan frekuensi dan resonansi kita agar semuanya bisa bergetar ke seluruh Nusantara sehingga Buddha Dharma yang pernah memberikan warna peradaban Nusantara ini akan semakin kuat," lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Y.M. Bhiksu Nyanabodhi Mahasthavira menyambut baik penguatan kelembagaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penguatan organisasi perlu berjalan seiring dengan kualitas dan integritas para pengelolanya.
"Semoga dengan metta, karuna dan tanpa keakuan kita mampu membangun keluhuran bangsa ini sepenuh hati dan dengan sebuah kebersamaan. Marilah kita bersama-sama tidak hanya menjadi pembimbing, melainkan memberikan keteladanan yang nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa ini," tegas Y.M. Bhiksu Nyanabodhi Mahasthavira.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para rektor dan ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, perwakilan organisasi keagamaan Buddha tingkat pusat, serta perwakilan organisasi profesi di bidang pendidikan dan keagamaan Buddha.
Penguatan kelembagaan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan Buddha. Bertambahnya struktur kelembagaan diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga memperbesar kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat.
Kontributor : Dwiyana Mettasari
Foto : Wardianto, Charlie Ariya Bodhi
