Susun Rencana Anggaran 2025: Ditjen Bimas Buddha Lakukan Pemetaan Masalah di Masyarakat
Jakarta (Bimas Buddha) -------- Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi mengatakan kita akan melihat persoalan terbesar yang ada di masyarakat, dan selanjutnya menyerap semua persoalan yang ada.
Hal itu disampaikan Supriyadi saat pimpin rapat koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eselon II, III, Tim Perencanaan, dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Ditjen Bimas Buddha.
“Kita melakukan belanja masalah dengan baik maka kita bisa menarik sebuah pola perencanaan yang strategis yakni dengan melihat potensi yang kita miliki dan melihat peluang yang ada serta melihat beberapa hal yang terdampak pada masyarakat itu sendiri,” jelas Dirjen pada Senin (23/09/2024).
Dirjen juga mengarahkan dalam memasuki Renstra yang baru yaitu Renstra 2025-2029, harus bisa menerjemahkan renstra berdasarkan atas kebijakan secara nasional dimulai dari misi visi Presiden terpilih dan mengetahui dalam melaksanakan Asta Cita atau delapan cita yang semetara masih di bahas dengan tim di Bapenas dan Tim Kementerian/Lembaga.
“Yang perlu kita pahami dengan konsep yang sedang di bangun oleh pemerintah kedepan dan kebijakan, bahwa APBN yang di selenggarakan ini adalah APBN yang terdampak langsung pada Masyarakat, artinya apa yang kita kerjakan tidak sebatas pada pencapaian out put tapi sudah melihat dari dampak yang kita gelontorkan dari setiap kegiatan yang kita kerjakan,” terangnya.
Menurut Supriyadi Kemenag dalam hal ini akan mengintervensi dari dua Asta Cita yaitu di cita yang ke empat dan cita yang ke delapan. “Ini yang memang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di cita yang ke empat dan pada urusan keagamaan pada cita ke delapan,” ujar Dirjen.
Kepada jajaran Dirjen meminta, dalam rencana penyusunan anggaran tahun 2025, Ditjen Bimas Buddha agar membentuk Tim Kerja Program dan Anggaran.
“Tim kerja ini penting supaya tidak terjadi duplikasi dan tidak merasa paling memiliki, ini juga menjadi bagian dalam perwujudan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, agar kita mampu merumuskan dan menterjemahkan masalah-masalah yang kita tetapkan di masyarakat,” pungkas Supriyadi.
