Lakukan Pembinaan Dirjen: Pentingnya Moderasi Beragama, serta Tri Kerukunan Umat Beragama.
Tanjung Pinang (Humas Buddha) -------- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Caliadi lakukan pembinaan kepada Pengurus Majelis Agama Buddha, Guru Pendidikan Agama Buddha serta Penyuluh Agama Buddha, Jum’at (01/01).
Dalam kesempatan sambutannya, Caliadi menyampaikan pentingnya moderasi beragama, serta Tri Kerukunan Umat Beragama.
Dirjen mengharapkan “Agar moderasi beragama tetap dijalankan dalam membina kehidupan beragama dengan senantiasa menjaga kerukunan baik intern, antar umat beragama, maupun umat dengan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu menekankan posisi Penyuluh Agama Buddha yang berperan menjadi tangan kanan Dirjen dalam melayani umat, penyuluh harus bisa terus berpartisipasi aktif pada masyarakat.
“Para penyuluh menjadi garda terdepan dalam membangun kerukunan dan menyampaikan program pemerintah dimana dia bertugas. Oleh karenanya secara khusus saya mendorong penyuluh di Kota Tanjung Pinang agar betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga apa yang menjadi kebutuhan umat dapat tersampaikan,” imbuhnya.
Harapannya agar penyuluh terus melakukan tugas dengan baik koordinasi dengan Pembimas, Penyelenggara maupun instansi terkait.
Dirjen menekankan pentingnya tertib administrasi/data pada rumah ibadah “ Dalam rangka penertiban data serta administrasi, tempat ibadah agama Buddha harus didaftarkan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dan sebagai bukti bahwa vihara itu dalam binaan pemerintah yang dalam hal ini Ditjen Bimas Buddha,” tandasnya.
Untuk para Guru Pendidikan Agama Buddha (PAB) sebagai bagian dari masyarakat agar terus ikut memajukan bangsa “ Ketika di luar sekolah, guru menjadi bagian dari masyarakat harus bisa turut memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga guru dapat memberikan kontribusi untuk umat yang masih memerlukan pemahaman serta pencerahan tentang Buddha Dharma,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dirjen Bimas Buddha mengajak organisasi keagamaan Buddha untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada umat di Tanjung Pinang.
“Apapun masalah terkait keumatan yang muncul di Tanjung Pinang hendaknya Permabudhi untuk turut melayani umat. Walubi dan Permabudhi harus seiring sejalan bersama melayani umat bersama pemerintah,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Pembimas Buddha Provinsi Kepri, Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang, Kasi Bimas Buddha Tanjungpinang, Penyelenggara Buddha Kota Batam, Penyelenggara Buddha Kabupaten Karimun, dan Ketua Permabudhi Provinsi Kepulauan Riau.
