Bangun Kesadaran Politik, Umat Buddha Didorong Berkontribusi bagi Kehidupan Kebangsaan
Jakarta (Bimas Buddha) --- Kehidupan politik merupakan bagian dari kehidupan berbangsa yang turut menentukan arah kehidupan masyarakat. Karena itu, pemahaman yang cerdas, kritis, dan beretika diperlukan agar setiap warga negara dapat mengambil peran secara bertanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan.
Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan yang digelar Dharmapala Nusantara – Aktivis Buddhis Bersatu di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026). Mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik yang Cerdas, Kritis, Beretika, dan Berlandaskan Dharma”, kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperluas pemahaman mengenai politik, kebangsaan, dan peran umat Buddha dalam kehidupan masyarakat.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Supriyadi, mengapresiasi ruang dialog tersebut. Menurutnya, umat Buddha perlu memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai politik dan tidak melihat politik semata-mata sebagai politik kepartaian atau perebutan kekuasaan.
Supriyadi mendorong umat Buddha, khususnya generasi muda, untuk tidak takut mengambil bagian dalam kehidupan politik maupun pemerintahan. Menurutnya, politik dapat menjadi ruang pengabdian untuk menata kehidupan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Politik dijadikan sebagai instrumen, instrumen pengabdian untuk melakukan penataan kehidupan sosial demi kesejahteraan,” ujar Supriyadi.
Ia berharap keterlibatan umat Buddha dalam kehidupan politik tumbuh bersama dengan pemahaman kebangsaan, kapasitas, tanggung jawab, serta nilai-nilai Dharma. Dengan demikian, partisipasi politik tidak berhenti pada kepentingan individu atau kelompok, tetapi dapat diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Panitia, Jimmy Wu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong umat Buddha agar lebih aktif berkontribusi dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Ia berharap forum tersebut dapat memperluas wawasan dan mendorong umat Buddha berkontribusi lebih aktif dalam kehidupan politik dan kebangsaan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Abdul Khalit, menilai politik perlu dipahami sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun ujaran kebencian, serta membiasakan diri memeriksa informasi sebelum menyebarkannya.
Menurut Abdul Khalit, sikap kritis dalam kehidupan politik bukan berarti menyerang atau mencaci pihak yang berbeda, melainkan diwujudkan melalui pemikiran yang bijaksana, pemberian masukan, dan pengawasan kebijakan berdasarkan data. Ia juga menekankan pentingnya etika dan sikap anti-kekerasan dalam kehidupan politik.
“Berbeda pilihan itu boleh, tetapi jangan sampai memutus persaudaraan,” katanya.
Abdul Khalit berharap umat Buddha di Jakarta dapat menjadi pelopor pemilih cerdas, menolak politik uang dan politisasi SARA, sekaligus menjadi jembatan pemersatu di tengah keberagaman. Ia juga mengajak generasi muda untuk menjaga ruang digital dengan menghadirkan narasi yang menyejukkan dan tidak memperkuat perpecahan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, selaku keynote speaker, mendorong umat Buddha, khususnya generasi muda, untuk tidak menjauh dari politik. Menurutnya, keterlibatan dalam politik merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bangsa.
Daniel menekankan bahwa politik perlu diarahkan untuk mengurangi penderitaan masyarakat. Karena itu, keterlibatan umat Buddha dalam politik perlu dibarengi kapasitas, keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan moral agar kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Daniel menjelaskan bahwa Dharma perlu dipahami secara kontekstual agar dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan menjawab persoalan masyarakat. Ia kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep Raja Dharma, yakni kepemimpinan yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan kebaikan dan kesejahteraan, bukan semata-mata mempertahankan kekuasaan.
“Selama ukurannya adalah kemanusiaan, itulah kontribusi yang bisa Dharma lakukan untuk Indonesia,” ujar Daniel.
Rektor Institut Nalanda, Sutrisno, menekankan pentingnya pemahaman politik yang disertai etika. Menurutnya, politik merupakan bagian dari proses mengelola berbagai kepentingan dalam masyarakat dan perlu diarahkan untuk menghasilkan kebijakan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi upaya saling menjatuhkan. Demokrasi membutuhkan kemampuan berdialog, mencari titik temu, dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat secara luas.
Melalui kegiatan tersebut, Ditjen Bimas Buddha berharap kesadaran politik umat Buddha terus berkembang secara sehat dan konstruktif. Politik diharapkan dapat dipahami sebagai salah satu ruang pengabdian, sementara nilai-nilai Dharma, etika, kemanusiaan, dan semangat kebangsaan menjadi bekal dalam mengambil peran secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sumber berita dari Media Pers
