Bahas Kesiapan Indonesia Walk for Peace, Ditjen Bimas Buddha Gali Masukan dari Berbagai Pihak
Jakarta (Bimas Buddha) ——— Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas kesiapan pelaksanaan Indonesia Walk for Peace 2026, pada Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan secara internal yang telah dilakukan sebelumnya.
Membuka sekaligus memimpin rapat, Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Nyoman Suriadarma, mengajak segenap undangan perwakilan lintas kementerian/lembaga untuk memberikan masukan guna mendukung kesiapan demi lancarnya Indonesia Walk for Peace 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 7 Mei hingga 4 Juni 2026 mendatang.
Secara rinci, teknis pelaksanaan kegiatan disampaikan dengan lugas oleh Ketua Panitia, Tosin.
“Jadi banyak hal-hal yang kami masih butuh arahan, kebijakan. Dari mereka yang membantu kami sangat banyak sekali,” ujarnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk jalinan kerja sama serta koordinasi bersama banyak pihak, baik panitia, koordinator daerah, juga segenap elemen umat Buddha.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan dukungannya terhadap rencana diselenggarakannya acara tersebut.
“Di Kemenko PMK sendiri, kami siap dilibatkan dalam dukungan acara spiritual ini. Tentu di bidang yang kami koordinasikan begitu. Sekiranya nanti ada bottleneck-bottleneck di daerah yang bisa melibatkan kami dalam mendukung kelancaran acara ini,” tutur Febri.
“Seperti melibatkan Kemenag-Kemenag di sepanjang jalur itu dan juga FKUB-FKUB yang akan dikoordinasikan juga. Kami siap merangkul dan diajak untuk menyelesaikan bottleneck yang ada di daerah begitu, Pak,” lanjutnya.
Wakil Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Agus, menyampaikan bahwa pihaknya juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung lancarnya acara. Ia mengimbau agar segala koordinasi bersama pihak terkait, contohnya berkaitan dengan keimigrasian mengingat ada proses pemberangkatan dari negara asing, juga sebaliknya menuju tempat asal.
Hadir dalam forum tersebut, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Baintelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia, Asisten Operasional Mabes TNI, Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, Direktorat Perhubungan Darat, Dharmapalla Nusantara serta Ketua Panita Walk for Peace Indonesia.
Selain itu, juga hadir melalui ruang daring, yakni Pembimas Buddha Provinsi Bali, Pembimas Buddha Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah.
