Perkuat Layanan Informasi kepada Masyarakat, Ditjen Bimas Buddha Tingkatkan Strategi Kehumasan
Jakarta (Bimas Buddha) — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui evaluasi dan proyeksi strategi kehumasan. Langkah ini diarahkan agar informasi mengenai layanan, program, dan pembinaan keagamaan Buddha dapat tersampaikan secara lebih cepat, akurat, serta mudah dipahami oleh masyarakat.
Berlangsung di Jakarta, pada Selasa (07/07/2026), evaluasi tersebut menghadirkan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media/Hubungan Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP), Thobib Al Asyhar. Keduanya menekankan arah penguatan komunikasi publik Ditjen Bimas Buddha selaras dengan Kementerian Agama.
Staf Khusus Menteri Agama kembali menegaskan bahwa humas bukan sekadar bertugas mendokumentasikan kegiatan atau mempublikasikan seremoni, melainkan menjadi representasi kehadiran negara yang memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan layanan Kementerian Agama. Oleh karenanya, insan humas Ditjen Bimas Buddha harus menguasai substansi kebijakan, membangun komunikasi yang berorientasi pada pelayanan, menghadirkan konten edukatif, inspiratif, dan menyentuh kehidupan umat, serta mampu merespons isu secara cepat dan tepat.
Ia menilai, komunikasi publik merupakan investasi strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga setiap informasi yang disampaikan harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, pelayanan, dan kepedulian, sekaligus memperkuat citra kehadiran negara dalam melayani seluruh umat Buddha di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi menguatkan komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Ia juga menegaskan bahwa semangat Kementerian Agama Berdampak harus diwujudkan melalui penyampaian berbagai hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti program bantuan kepada rumah ibadah.
Program-program tersebut menurutnya memiliki nilai manfaat yang besar dan perlu dikomunikasikan secara lebih efektif agar masyarakat mengetahui bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada umat Buddha.
Lebih lanjut, Supriyadi berharap memperoleh penguatan strategi komunikasi publik dari Staf Khusus Menteri Agama dan Kepala Biro HKP. Dengan dukungan tersebut, seluruh insan kehumasan di lingkungan Ditjen Bimas Buddha diharapkan semakin termotivasi untuk menyampaikan berbagai program, inovasi, serta capaian organisasi secara lebih efektif, sehingga manfaat kebijakan dan layanan pemerintah dapat dirasakan semakin dekat oleh umat Buddha dan masyarakat luas.
Sementara Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, memaparkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan website dan media sosial Ditjen Bimas Buddha. Secara umum, kualitas pemberitaan dinilai telah menunjukkan capaian baik dengan dominasi berita yang memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian, pengelolaan kanal digital masih perlu diperkuat agar informasi layanan dan program keagamaan Buddha dapat tersampaikan secara lebih luas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan publik.
Dirinya juga menekankan pentingnya optimalisasi berbagai platform digital melalui penyajian konten yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing media, pemanfaatan optimalisasi mesin pencari (SEO), pengembangan video layanan publik, serta penguatan kolaborasi dengan media massa. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai layanan dan program Ditjen Bimas Buddha.
Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, turut memberikan penekanan pada aspek pentingnya inovasi dalam pengelolaan media digital, peningkatan kualitas konten publikasi, serta penguatan sinergi antara Biro HKP dengan unit kehumasan di lingkungan Ditjen Bimas Buddha.
Selanjutnya Ditjen Bimas Buddha berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan informasi publik yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dalam mendukung transformasi Kementerian Agama menuju birokrasi yang semakin modern, akuntabel, dan melayani.
