Jakarta (Bimas Buddha) ----------------- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha selenggarakan Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi Anggaran 2024 secara daring dan luring, Senin malam (31/07/2023).
Kegiatan melibatkan Ketua atau Pengurus Organisasi Keagamaan Buddha, dan diikuti oleh Pegawai pusat, Perwakilan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri, Pembimas Buddha, Kasi Bimas Buddha, Penyelenggara Buddha, operator perencana daerah.
Dalam kesempatanya Supriyadi juga menyampaikan hasil rapat bersama terkait Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan lima DPSP di hotel Plataran Borobudur, 21 Juli 2023.
Menurutnya dalam Rakornas lima DPSP salah satunya adalah Candi Borobudur telah disepakati dalam rapat akan ada optimalisasi Candi Borobudur untuk kunjungan wisata religi, agama Buddha Indonesia dan dunia.
Salah satu point penting adalah usulan pemasangan Chatra di Candi Borobudur.
Dengan rencana pemasangan Chatra Dirjen mengharapkan kita punya pemikiran yang sama frekuensi yang sama dan kita bersama akan pentingnya menggelorakan pemasangan Cathra di Candi Borobudur.
“Saya berharap tidak ada lagi kemudian komentar yang berbeda atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama, tugas kita bersama untuk menerjemahkan menjawab dan menyebarluaskan kebijakan ini, tidak perlu berkutat dengan keilmuan arkeologi, tapi kita berfikir untuk kepentingan agama, maka pendekatan agama penting untuk kita sampaikan, bukan kita menafikan keilmuan arkeologi tapi kita bisa mempertemukan dua pemikiran dua konsepsi, sehingga dua-duanya berjalan dan itulah solusi,” jelasnya.
“Dan kepada jajaran Sekolah Tinggi juga perlu membuat kajian-kajian yang terkait dengan keagamaan khususnya dari Borobudur, memberikan kajian-kajian yang sifatnya teologis yang sifatnya spiritualitas sehingga umat semakin yakin dengan datang ke Candi Borobudur, dengan Dharmayatra ke Candi Borobudur akan meningkatkan dan menguatkan keyakinannya,” lanjut Supriyadi.
Selanjutnya Supriyadi meminta secara masif bergerak bersama membangun sebuah kebersamaan untuk mewujudkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.
“Kami mengharapkan pimpinan lembaga juga kiranya dapat menyuarakan kepada institusi masing masing setidaknya bergerak bersama memberikan support atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” sebut Dirjen.