Susun Rencana Kerja, Anggaran 2021 Fokuskan Daerah

Sabtu, 23 November 2019

Kategori : Berita

Pelayanan dan pembinaan langsung kepada masyarakat merupakan ranah teritorial yang dilakukan daerah. Pembimas dan Penyelenggara/Kepala Seksi Buddha yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dirasa semakin perlu dukungan penganggaran. Hal ini dirasa Dirjen Bimas Buddha Caliadi, sehingga penganggaran 2021 lebih difokuskan ke daerah.

“Anggaran pusat tidak perlu banyak-banyak, didaerahkan saja sebagian besar. Basis pembinaan kan ada di teritorial dawrah masing-masing,” ucap Caliadi saat memberikan arahan pada Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Bimas Buddha Tahun 2021, Bali (20/11).

Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, Caliadi mengajak melakukan terobosan-terobosan baru. Hal ini dirasa Caliadi perlu karena dapat yang lebih baik untuk masyarakat.

Selain penekanan diatas, Caliadi mengungkapkan penganggaran prioritas dan afirmasi lainnya. Seperti pengadaan kitab suci, pengadaan buku-buku keagamaan, bantuan rumah ibadah. Dukungan anggarannya terhadap pengembangan STABN menjadi Institute menjadi perhatiannya.

“Sesuaikan dukungan anggaran perguruan tinggi kita sesuai standar institut yang ada,” ucapnya.

Dihadapan Pembimas Buddha dari 15 provinsi, perwakilan 2 STABN, serta pegawai Ditjen Ditjen Bimas Buddha pusat, Caliadi mengajak meningkatkan sinergitas, koordinasi. Hal ini menurutnya penting sehingga program-program yang akan direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Mari kita bangun kerjasama dan bersinergi sehingga program yang nanti dijalankan sejalan dan seiring,” ajaknya.

Kegiatan yang di buka Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Nyoman Suriadarma ini dilaksanakan 19 s.d 22 November akan menghasilkan Rencana Kerja 2021. Selanjutnya  akan dikompilasi dengan program Kementerian Keuangan oleh bagian perencanaan pusat.

Saat penutupan, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha (Diturapen) Supriyadi menerima hasil pekerjaan dari 5 kelompok kerja hasil kegiatan, yang sehari sebelumnya telah diplenokan. Terdiri dari kelompok kerja penyuluhan, kelompok kerja lembaga, kelompok kerja pendidikan dasar dan menengah, kelompok kerja pendidikan tinggi, serta kelompok kerja sekretariat.