Jakarta (Bimas Buddha)——— Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI menggelar kegiatan Buddhist Unity & Harmony Dialogue pada Sabtu (4/4/2026) di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kerukunan internal umat Buddha sekaligus membangun tata kelola pengawasan ajaran yang partisipatif dan adaptif.
Direktur Jenderal Bimas Buddha menegaskan bahwa dialog ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan momentum konsolidasi nasional yang mempertemukan unsur pemerintah, Sangha, Organisasi Keagamaan Buddha, akademisi, dan umat.
Melalui sambutannya, Dirjen Bimas Buddha menyampaikan bahwa dinamika kehidupan keagamaan Buddha di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dan beragam, mulai dari tradisi Theravada, Mahayana, hingga Vajrayana. Di satu sisi, hal ini merupakan kekayaan spiritual, namun di sisi lain memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tetap harmonis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir bukan untuk membatasi, melainkan sebagai fasilitator dan mitra strategis. Konsep pengawasan yang dibangun adalah pengayoman dan deteksi dini, guna melindungi umat secara partisipatif.
Dirjen menyebut bahwa forum ini juga dimaksudkan sebagai ruang dialog setara, terbuka, dan konstruktif.
“Saya mengajak seluruh pimpinan sangha dan majelis untuk menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang setara, terbuka, dan konstruktif. Perbedaan tradisi adalah kekayaan kita, namun keutuhan umat dan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Selain itu, dialog ini mengangkat sejumlah agenda penting, di antaranya pemaparan arah kebijakan pembinaan umat Buddha dan moderasi beragama, diskusi terkait dinamika ajaran, hingga perumusan rekomendasi bersama yang akan dituangkan dalam Pakta Sinergi Keumatan.
Melalui dialog ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas tradisi serta mekanisme early warning system guna mendeteksi potensi persoalan sejak dini, sehingga dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik yang lebih luas.
Lebih jauh, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan Buddha dalam membangun kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan berdaya tahan, sekaligus berkontribusi pada penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Dirjen Bimas Buddha juga mengajak seluruh elemen umat untuk mengarahkan energi pada program-program yang berdampak nyata, seperti penguatan kapasitas keumatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan ekoteologi sebagai implementasi nilai-nilai Dharma dalam pelestarian lingkungan.
Kegiatan ini diikuti dari berbagai elemen, yakni Sangha, majelis, Organisasi Keagamaan Buddha, pemuda, sertab akademisi.
Dengan terselenggaranya Buddhist Unity & Harmony Dialogue, Ditjen Bimas Buddha berharap terbangun komitmen kolektif lintas tradisi untuk menjaga keharmonisan umat sekaligus memperkuat peran agama Buddha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.