Panitia Bersama Pemerintah Matangkan Persiapan Indonesia Walk For Peace 2026
Jakarta (Bimas Buddha) ----- Sebagai upaya mematangkan persiapan dan memastikan kelancaran kegiatan Indonesia Walk For Peace 2026, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menggelar rapat lanjutan dengan panitia kegiatan.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut diikuti oleh Panitia Daerah, termasuk Pembimas Buddha dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan secara komprehensif dan berjalan sesuai dengan rencana.
Ketua Umum Indonesia Walk For Peace 2026, Tosin mengatakan bahwa seluruh persiapan kegiatan, mulai dari acara pembukaan di Provinsi Bali, rute perjalanan, tim Kesehatan, tim Media, hingga penerimaan di daerah, termasuk permohonan izin kepada pemerintah daerah, telah direncanakan secara menyeluruh.
Pada kesempatan tersebut, PIC atau perwakilan dari tiap daerah memaparkan persiapan mereka, mulai dari penerimaan, pelayanan, hingga pengantaran Bhikku, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Walk For Peace 2026.
Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Indonesia Walk for Peace 2025 telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam pemenuhan berbagai catatan yang telah disepakati sebelumnya. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini tahapan yang tersisa lebih pada proses pemantapan, mengingat sebagian besar rekomendasi telah terpenuhi. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
“Yang saya tekankan hari ini adalah berkaitan dengan informasi yang terukur, katakanlah ini jadwal sudah ada tinggal diberikan pemberitahuan, kapan dia jalan, kapan dia dievakuasi dengan kendaraan, dengan alasan apa, sehingga itu sudah sangat informatif. Ini penting agar tidak ada opini-opini lain atas rencana kerja yang sangat teknis ini,” ujar Supriyadi.
Selain itu, Dirjen juga menyoroti pentingnya transparansi dalam aspek pembiayaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan ini harus dimaknai sebagai perjalanan keagamaan yang sarat nilai spiritual, bukan sekadar aktivitas wisata.
