GASPOL Kembali Digelar, Ditjen Bimas Buddha Perkuat Kompetensi Humas dan Keprotokolan
Jakarta (Bimas Buddha) – Dinamika komunikasi publik menuntut insan humas untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, termasuk dalam bidang keprotokolan. Menjawab kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kembali menggelar program GASPOL (Gerakan Aksi Seputar Keprotokolan) sebagai upaya memperkuat kapasitas SDM humas agar semakin profesional dan adaptif.
Program ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Humas dan Keprotokolan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dan Adaptif, hasil kolaborasi Ditjen Bimas Buddha dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama. Kegiatan dilaksanakan secara hibrida di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, saat memberikan arahan sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya pemahaman terhadap fungsi humas dan keprotokolan, termasuk aturan yang mendasari pelaksanaannya. Menurutnya, penggunaan bahasa, lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, hingga tata upacara memiliki ketentuan yang harus dipahami dan diterapkan secara tepat.
“Kita belajar bersama agar kita semua punya pemahaman yang utuh dan tidak mengatakan keprotokolan itu hal yang menakutkan. Protokol sesungguhnya adalah untuk ketertiban, inilah kata kuncinya,” ungkap Supriyadi.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman insan humas dan keprotokolan sehingga penyelenggaraan kegiatan resmi maupun keagamaan dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan profesional.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media/Hubungan Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawindu, dalam pemaparannya mengajak insan humas untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, humas profesional tidak lagi sekadar bertugas mengelola informasi dan memublikasikan kegiatan, tetapi juga berperan sebagai arsitek kepercayaan publik.
Untuk menjalankan peran tersebut, humas perlu menguasai tiga kecerdasan utama, yakni kecerdasan teknologi melalui pemanfaatan AI, media sosial, analisis data dan teknologi digital; kecerdasan komunikasi dalam menyusun pesan, mendengarkan masyarakat, membaca situasi, membangun dialog, serta mengelola krisis; dan kecerdasan kemanusiaan yang mencakup empati, integritas, pertimbangan etis, kepekaan sosial dan serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
“Humas menjaga kepercayaan publik, Protokol menjaga martabat interaksi. Keduanya bertemu ketika umat merasa didengar, dihormati, dan dilayani dengan baik,” jelas Ismail.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Faisal Fahmi, menyoroti keterkaitan antara komunikasi publik, kualitas kebijakan, dan keprotokolan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah perlu terbuka terhadap masukan dan kritik agar terus disempurnakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Faisal juga menegaskan bahwa keprotokolan memiliki peran penting dalam menunjukkan martabat bangsa melalui penerapan tata cara yang tepat serta penghormatan dan kesetaraan dalam setiap kegiatan resmi.
.JPG)
“Keprotokolan menjadi satu kunci bagaimana kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki martabat tinggi,” ujarnya.
Kegiatan yang dimoderatori Akhmad Firmannamal, Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Sekretariat Negara, ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi insan humas dan keprotokolan Ditjen Bimas Buddha dalam membangun komunikasi publik yang berkualitas serta mendukung penyelenggaraan kegiatan kedinasan dan keagamaan yang tertib dan profesional.
