Dirjen Bimas Buddha Serukan Kesatuan Pandangan dalam Administrasi Perkawinan
Jakarta (Bimas Buddha) ------- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi hadiri Penguatan Tata Kelola Perkawinan Agama Buddha yang diselenggarakan di Vihara Hemadhiro Mettavati pada Kamis (6/6/2024).
Supriyadi menyampaikan bahwa dalam tata kelola perkawinan menurut tradisi agama Buddha, sangat diperlukan kesatuan pandangan sehingga tidak ada perbedaan persepsi antara lembaga-lembaga terkait mengenai standar operasional pelaksanaan pemberkatan perkawinan di tempat masing-masing.
“Kita paham bahwa sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1974, peraturan pelaksanaannya bahwa sahnya perkawinan adalah menurut agama masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil,” ujarnya.
Selanjutnya, Supriyadi menyebutkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai siapa yang menikahkan dalam tradisi Buddha, apakah pandita atau orang tua. Dirjen mengajak semua pihak untuk mengkaji kitab-kitab suci dan memahami makna substansial dari proses perkawinan.
“Mari coba kita kaji dengan baik dari teks kitab-kitab suci sehingga kita bisa menemukan sebuah makna siapa sesungguhnya yang menikahkan dari sepasang orang yang menikah,” ajak Supriyadi.
Selain itu, Supriyadi menekankan pentingnya administrasi yang akuntabel dan legal dalam pencatatan perkawinan. Ia juga menyoroti pentingnya bimbingan pra-perkawinan untuk membangun keluarga Buddhis yang sehat, produktif, dan mandiri.
Dirjen berharap, melalui komitmen bersama dan dukungan dari semua pihak, umat Buddha Indonesia dapat lebih kuat dan keyakinannya semakin meningkat. Upaya pemerintah dalam menyediakan layanan terbaik bagi umat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Kasubdit Penyuluhan, Andi Dela Yulianto, menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai administrasi pencatatan perkawinan secara agama Buddha, guna membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta membina keluarga bahagia sejahtera (Hitta Sukhaya).
Kegiatan ini digelar selama satu hari diikuti oleh 40 peserta perwakilan dari majelis-majelis agama buddha tingkat pusat menghadirkan beberapa narasumber yakni dari Disdukcapil Dr. Handayani Ningrum S.E., M.Si, dan Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, MPH.
