STABN Raden Wijaya Lolos Uji KIP 2025, Teguhkan Transparansi Berbasis Prajna dan Karuna
Wonogiri (Bimas Buddha) ----- Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang unggul dalam tata kelola dan keterbukaan informasi publik.
Hal ini dibuktikan saat Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 dan STABN Raden Wijaya Wonogiri dinyatakan lolos dan diundang proses Uji Publik. Dan merupakan satu-satunya Sekolah Tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri yang lolos.
Uji Publik ini menghadirkan tiga juri utama yang berkompeten di bidang keterbukaan informasi, diantaranya Rospita Vici Paulyn, Karyono, dan Yasin.
Dari ketiga juri tersebut memberikan penilaian menyeluruh terhadap enam aspek utama: kualitas informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi layanan informasi.
Komitmen Transparansi Berbasis Nilai Prajna dan Karuna
Ketua STABN Raden Wijaya, Dr. Sulaiman, menyampaikan bahwa lolos mengikuti uji publik ini merupakan buah dari komitmen lembaga dalam mengembangkan budaya transparansi yang selaras dengan nilai inti kampus: Prajna (Kebijaksanaan) dan Karuna (Welas Asih). Kedua nilai ini menjadi fondasi dalam penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan melayani publik tanpa hambatan.
“KIP bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan etos budaya kampus untuk melayani masyarakat secara jernih, ramah, dan bertanggung jawab,” ujar Dr. Sulaiman pada Kamis (20/11/2025) “Kami memastikan setiap layanan informasi di STABN Raden Wijaya mencerminkan mindfulness, ketelitian, dan empati.”
Langkah Stabil Menuju Perguruan Tinggi yang Lebih Inklusif
Capaian ini sekaligus memperkuat langkah transformasi STABN Raden Wijaya menuju pembentukan Institut Agama Buddha Negeri (IABN) Raden Wijaya. Transparansi informasi dinilai sebagai fondasi penting untuk membangun perguruan tinggi yang modern, inklusif, dan dipercaya masyarakat.
STABN Raden Wijaya berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas PPID melalui pelatihan SDM, pembaruan SOP, serta peningkatan integrasi dengan sistem Smart Campus. Dengan demikian, kualitas layanan publik akan semakin meningkat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
