Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi
perumusan kebijakan di bidang urusan agama Buddha;
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Buddha;
peningkatan kualitas urusan agama Buddha;
fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Buddha;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Buddha;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Buddha;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha;
koordinasi administrasi jabatan fungsional penyuluh agama Buddha; dan