Pentingnya Pelaporan LHKASN Menuju Pemerintahan yang Baik Dalam Menangkal Tumbuhnya Praktek Korupsi

Pentingnya Pelaporan LHKASN Menuju Pemerintahan yang Baik Dalam Menangkal Tumbuhnya Praktek Korupsi Jakarta (dbb) - Sesuai dengan Surat Edaran Menpan & RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ditujukan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk mewajibkan pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada hari Jum’at tanggal 15 Mei 2015 bertempat di Ruang Rapat Kementerian Agama Lantai 3, Jalan MH. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat telah melaksanakan sosialisasi pengisian LHKASN secara online pada situs www.siharta.menpan.go.id.

Selengkapnya →

Penyuluh Agama Buddha dituntut Memiliki Kesiapan Kerja Secara Tepat, Cepat dan Akurat

Penyuluh Agama Buddha dituntut Memiliki Kesiapan Kerja Secara Tepat, Cepat dan Akurat Bekasi (dbb) kamis (14 Mei 2014) Subdit Penyuluhan Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Penyuluh Non PNS (pandita) Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) di Vihara Vipasana Kusalacitta, Bekasi, Jawa Barat yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta. Acara dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Buddha Drs. Dasikin, M.Pd didampingi Pembimas Buddha Jawa Barat Eko Supeno, S.Ag.

Selengkapnya →