Plt. Dirjen Bimas Buddha Memimpin Rapat Kordinasi Pejabat Pusat dan Daerah

Jakarta (dbb) - Rapat kordinasi dalam membahas realokasi anggaran 2017 yang dihadiri oleh Plt. Dirjen Bimas Buddha, Nur Syam, Direktur Urpendik, Supriyadi, Sekretaris Ditjen Bimas Buddha,  Caliadi,  Pembimbing Masyarakat Buddha seluruh Indonesia, dan pejabat eselon III dan IV pusat di Ruang Sidang Lt. 3 Kementerian Agama, Selasa (31/1).

Pertemuan yang membahas mengenai realokasi anggaran  2017, Ditjen Bimas Buddha dapat lebih fokus dalam peningkatan kualitas. Adanya realokasi anggaran ini dikarenakan adanya tiga faktor yaitu, sisa anggaran yang banyak, program banyak yang belum tepat pada sasaran, dan perencanaan yang tidak baik.

Dalam hal sisa anggaran yang banyak Nur Syam menjelaskan, "penyebab mengapa kita harus me-realokasi itu karena dipicu oleh anggaran yang besar kembali ke kas Negara, maka dari itu Menteri Agama sendiri pun mengeluh bahwa kita diberi uang tetapi tidak bisa menggunakannya."

Pada tahun lalu dengan anggaran 60,1 Triliun yang terserap hanya 53 Triliun sedangkan tahun ini dengan anggaran 56 Triliun hanya terserap sekitar 53 Triliun, lanjut Nur Syam.

Usulan Menteri untuk me-realokasi anggaran ini dilakukan berawal dari Belanja Pegawai yang mencapai 3,6 Triliun atau kurang lebih 50% dari belanja lainnya seperti Belanja Barang dan Jasa dan juga Belanja Sosial pada tahun lalu. Mendekati angka 400 Milyar terkait Belanja Makan dari Belanja Pegawai. Maka Nur Syam menegaskan bahwa anggaran besar yang tidak terserap bukan dari gaji pokok pegawai tetapi yang paling besar dalam tunjangan profesi guru baik PNS maupun Non PNS di unit eselon I Kemenag.

Banyak juga program yang tidak berorientasi tepat pada sasaran menjadi salah satu penyebab untuk me-realokasi anggaran. "Perlunya kita sekarang harus lebih menukik pada sasaran kita, dimana yang sebelumnya kurang relevan dari apa yang dibutuhkan oleh sasaran kita. Maka kita harus tegas siapa yang menjadi sasaran kita," ungkap Nur Syam.

Kalau sasaran terhadap masyarakat Nur Syam berpesan harus ada pengaruh besar dengan hadirnya kita dihadapan masyarakat jadi bisa membangun imej bahwa pemerintah hadir di masyarakat. Maka dari itu perlunya kita lebih menukik pada sasaran kita.

Yang terakhir perlunya untuk membangun perencanaan berbasis data. Selain setiap tahunnya bisa memiliki target untuk bisa menyelesaikan bila ada revisi tidak harus menunggu di akhir tahun, bisa dilakukan revisi diawal tahun.

Nur Syam menegaskan kita harus membangun perencanaan berbasis data ini karena banyak program yang masih menyalin dari program-program yang ada pada tahun sebelum sebelumnya. "Kita tidak bisa menyalin pada program lalu tapi kita haris memvariasi program yamg akan datang dengan peningkatan kualitas dan dapat memberi porsi yang lebih fokus," lanjut Nur Syam.

Dengan adanya perencanaan berbasis data kita dapat dengan mudah melihat dan juga lebih mudah dalam peningkatan kualitas dengan porsi yang lebih fokus terhadap target-target kita.